MALADALO.COM -- Upaya mengungkap dugaan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru berujung pada pemidanaan terhadap pihak yang menyuarakannya. Aktivis media sosial Rudi S. Kamri dan peniup peluit (whistleblower) Hendra Lie divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Putusan terhadap Rudi S. Kamri dijatuhkan pada 27 Oktober 2025 dengan hukuman 1 tahun penjara, sementara Hendra Lie divonis 10 bulan penjara pada 13 Januari 2026. Keduanya saat ini belum menjalani hukuman karena tengah menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kasasi ke Mahkamah Agung RI.
Dinilai Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi
Vonis tersebut menuai sorotan karena dinilai mencederai prinsip perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. Padahal, peran masyarakat termasuk aktivis dan whistleblower dijamin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemidanaan terhadap pengungkap dugaan korupsi merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan berpotensi membungkam keberanian publik,” ujar salah satu tim kuasa hukum terdakwa.
Majelis Hakim dan Proses Hukum Dipertanyakan
Majelis hakim yang mengadili perkara Rudi S. Kamri dipimpin oleh Yusty Cinianus Radja sebagai ketua majelis dengan hakim anggota Y. Teddy Windiartono dan Yulinda Trimurti Asih. Sementara perkara Hendra Lie diputus oleh majelis dengan ketua yang sama dan hakim anggota Hafnizar serta Wijawiyata.
Dalam amar putusan, tidak terdapat satu pun pertimbangan yang meringankan kedua terdakwa sebagai pihak yang mengungkap dugaan korupsi. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan semangat perlindungan whistleblower, terlebih di tengah kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim yang diberlakukan pemerintah pada awal 2026.
Berawal dari Podcast Dugaan Korupsi BUMD
Perkara ini bermula dari podcast Kanal Anak Bangsa yang dipandu Rudi S. Kamri pada November 2022 dan Februari 2023. Dalam tayangan tersebut, Hendra Lie mengungkap dugaan praktik korupsi dan maladministrasi di sejumlah BUMD Pemprov DKI Jakarta, antara lain PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PD Pasar Jaya, dan PT Jakarta Propertindo.
Podcast itu juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum pejabat BUMD, aparat penegak hukum, serta sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan seorang pengusaha bernama Fredie Tan. Fredie Tan diketahui pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 2014, namun penyidikannya dihentikan tanpa penjelasan terbuka, meskipun disebut terdapat potensi kerugian negara hingga belasan triliun rupiah.
Kesaksian Ahli dan Temuan Ombudsman Diabaikan
Dalam persidangan, ahli komunikasi dan penyusun UU ITE Prof. Hendri Subiakto menegaskan bahwa tidak terdapat dasar hukum untuk mempidanakan aktivis dan whistleblower yang menyampaikan dugaan korupsi berbasis fakta. Ia menyatakan materi podcast tersebut bukan hoaks dan tidak memenuhi unsur tindak pidana.
Selain itu, terdapat rekomendasi Ombudsman RI tahun 2014 serta Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya tahun 2020 terkait maladministrasi dan tata kelola bermasalah di BUMD Pemprov DKI Jakarta. Namun, seluruh fakta tersebut tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim.
Upaya Banding dan Harapan Keadilan
Saat ini, kuasa hukum Rudi S. Kamri dan Hendra Lie tengah menempuh upaya hukum lanjutan. Keduanya berharap lembaga peradilan tingkat banding dan kasasi dapat memutus perkara secara objektif, profesional, dan berkeadilan.
Mereka juga mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di lingkungan BUMD Pemprov DKI Jakarta diusut tuntas, serta meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara diperiksa secara etik atas dugaan ketidakprofesionalan dalam memutus perkara.